Oleh karena itu, penyusunan RKUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 harus merujuk secara konsisten kepada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2027, mengakomodasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta selaras dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029.
“Tahun 2027 yang berada di hadapan kita bukan sekadar pergantian angka pada kalender fiskal. Lebih dari itu, tahun 2027 harus kita jadikah sebagai momentum fundamental sebuah titik balik kemajuan dan kebangkitan bagi Kota Banda Aceh yang kita cintai,” kata Irwansyah
Irwansyah menambahkan harapan besar ini tidak akan pernah mewujud jika kita membangunnya di atas fondasi saling menyalahkan. Kita harus berdiri di atas kedewasaan berpikir dan kejujuran nurani, mengakui bahwa pekerjaan rumah kota ini masih terbentang luas dan membutuhkan waktu serta proses untuk diselesaikan secara tuntas.
Oleh karena itu, yang kita butuhkan hari ini bukanlah sekat pemisah, melainkan sebuah kolaborasi yang solid, kokoh, dan berkesinambungan. Hanya dengan kemitraan yang kuat antara legislatif dan eksekutif, kita akan mampu mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan krusial kota—mulai dari akselerasi pembangunan infrastruktur yang merata, hingga penanganan penyakit sosial yang mengancam generasi kita, seperti peredaran narkoba, tingginya angka perceraian, serta penyebaran HIV/AIDS.
“Tanggung jawab besar ini terlalu berat jika hanya dibebankan pada pundak pemerintah kota semata. Ini adalah panggung pembuktian tanggung jawab kolektif kita bersama. Dalam kaitan ini, DPRK mendorong agar peran gampong benar-benar diperkuat. Gampong harus diletakkan sebagai garda terdepan; menjadi benteng utama dalam menjaga kebersihan lingkungan, membina akhlak dan Moralitas warga, sekaligus menutup rapat- rapat ruang gerak berkembangnya patologi sosial di tengah Masyarakat,” ujarnya
