Sekitar 2.000 Hektare Hutan Adat
Zulfan menjelaskan, kawasan yang diperjuangkan masyarakat memiliki luas sekitar 2.000 hektare. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan sumber mata pencaharian masyarakat dan secara turun-temurun telah dikelola sebelum muncul penetapan sebagai kawasan hutan lindung. Ia juga menegaskan kawasan tersebut bukan berada di jalur pegunungan Bukit Barisan.
Mukim Lampuuk mengatakan, kehidupan masyarakat di wilayah tersebut sejak dahulu bertumpu pada tiga sektor utama, yakni bertani, melaut dan berkebun.
“Di Lampuuk punya tiga musim, musim bertani, melaut dan berkebun. Semua kami di sini dibesarkan dari penghasilan tiga sektor itu,” ujarnya.
Ia menuturkan, sebelum bencana tsunami, penduduk Lampuuk mencapai sekitar 6.000 jiwa. Namun, setelah tsunami jumlah penduduk yang tersisa sekitar 600 jiwa.
Karena itu, masyarakat berharap kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan dapat kembali dikelola secara adat.
“Intinya, hutan lindung yang diklaim oleh pemerintah kita minta agar dikembalikan kepada masyarakat sebagai hutan adat,” ujar Nezar.
Nezar juga meminta doa dan dukungan masyarakat Mukim Lampuuk agar upaya memperjuangkan pengembalian status hutan adat tersebut berjalan lancar.
Ia menegaskan akan berusaha membuka komunikasi dengan Menteri Kehutanan maupun pihak terkait lainnya agar persoalan yang telah berlarut-larut tersebut dapat segera mendapatkan penyelesaian.
“Doakan perjuangan ini berjalan lancar. Saya tidak banyak berjanji, tetapi akan saya usahakan follow up kenapa hal ini tidak selesai,” pungkas Nezar. []
