Irwansyah juga menerima sejumlah masukan dari peserta. Di antaranya, masih adanya anggota TPG perempuan yang menghadapi hambatan ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Bahkan, ada yang mendapat anggapan bahwa perempuan TPG tidak memiliki kewenangan untuk mengurus persoalan gampong.
Menanggapi hal tersebut, Irwansyah menegaskan bahwa TPG memiliki fungsi semacam lembaga legislatif di tingkat gampong yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“TPG itu ibarat DPR di tingkat gampong. Karena itu, jalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan, tetapi tetap jaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah gampong. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menimbulkan konflik. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila berbagai persoalan dapat diselesaikan di tingkat gampong, hal tersebut secara langsung akan membantu pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau semua gampong memiliki semangat menyelesaikan persoalan di gampong masing-masing, seperti stunting, KDRT, konflik, judol. Ketika semua perangkat gampong bersatu untuk menyelesaikan, tentu akan membantu pembangunan kota,” lanjut Irwansyah.
Dalam kesempatan itu, perempuan anggota TPG juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas, di antaranya pelatihan public speaking, kemampuan menyusun produk hukum (legal drafting), serta pembekalan terkait tugas dan fungsi TPG.
