Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kepolisian serta kejaksaan yang telah bekerja sama dalam mendukung operasi penanganan tindak pidana pertanahan.
Menurut Nusron, keberhasilan pencapaian target operasi tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat. Penanganan tindak pidana pertanahan, kata dia, membutuhkan kerja sama lintas lembaga dan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.
“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Pada tahun 2026, sebanyak 75 penerima dari 25 provinsi di Indonesia mendapatkan penghargaan tersebut. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN.
Kejati Aceh menjadi salah satu institusi yang memperoleh penghargaan atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Nusron juga menegaskan pentingnya meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan melalui penguatan koordinasi antarlembaga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia berharap seluruh unsur terkait dapat meningkatkan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan serta memperkuat langkah pencegahan agar persoalan pertanahan dapat ditangani secara optimal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegasnya.
