Ke dua instansi tersebut juga akan melakukan revitalisasi MoU yang sudah ada dengan penambahan klausul di dalam MoU tersebut guna lebih mempererat dan memudahkan realisasi kerjasama agar memiliki Daya Gedor yang maksimal dalam fungsi pengawasan terutama mendukung iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif serta menjamin program pemerintah agar berjalan dengan baik.
“Kami akan berkolaborasi mengawasi dan mengawal setiap sudut pengelolaan dana otsus dengan sebaik-sebaiknya agar dana tersebut dapat secara maksimal diberdayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di Aceh dalam rangka mensejahterakan masyarakat,” jelas Kapolda yang diamini Kepala BPKP.()
