Tidak hanya kepada KPK, terhadap semua instrumen negara tersebut kita juga meminta bekerja profesional dan tidak tebang pilih (saboh bak talak saboh yup tapak) ketika melaksanakan tupoksinya.
Berdasarkan pemahaman demikian, kendati ada yang bilang, lu lagi lu lagi yang rewel ( meu pèp-pèp), dengan niat melaksanakan fardhu kifayah dalam rangka al-amru bil ma’ruf wan nahyi ‘anil munkar, saya tidak pernah lupa dengan dana hibah yang bersumber dari APBA dengan nomenklatur untuk pemberdayaan ekonomi mantan kombatan GAM dengan jumlah yang sangat fantastis, yakni Rp 650 miliar, yang sampai saat ini masih misterius penyaluran, pihak yang berhak menerima, pemanfaatan dan pertanggungjawabannya.
Terhadap pihak yang diamanahkan mengelola dana hibah ini saya minta untuk ikut dipilih oleh aparat kepolisian dan kejaksaan niscaya mengusutnya sembari bersinerji dengan BPK, BPKP dan Inspektorat yang bertugas mengauditnya, apakah setiap sen dana Rp 650 miliar itu sudah dikelola sesuai dengan nomenklatur peruntukannya.
Sekali lagi saya minta untuk dipilih, karena sudah teramat sering secara terbuka melalui media massa saya minta untuk diusut tuntas dan transparan, tetapi sepengetahuan saya belum dilakukan sebagaimana kasus-kasus pengelolaan keungan negara oleh pihak-pihak lain yang begitu berani, semangat dan transparan di Aceh.
Khusus kepada BPK, BPKP dan Inspektorat, katika masih sebagai anggota DPD RI (2014-2019) dalam beberapa kali reses ke Aceh dan wujud nyata melaksanakan fungsi kontrol yang merupakan salah satu tupoksi yang melekat pada setiap anggota parlemen yang berusaha bekerja profesional, melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan instrumen negara tersebut, dalam setiap RDP secara khusus saya minta mengaudit dana hibah Rp 650 miliar itu, namun sampai saat ini tidak pernah terdengar permintaan itu sudah dilaksanakan atau tidak.
