Polem meminta kepada Plt. Aceh Gubernur untuk segera mendefinitifkan kepala BPKS, agar pembangunan dapat berjalan lebih baik. Karena untuk memajukan kawasan Pelabuhan Bebas Sabang dan Pulau Aceh harus dipimpin oleh seorang pimpinan definitif, bukan pelaksana tugas (Plt) karena Plt. Tidak bisa mengambil kebijakan penuh
“ Kami Forkab Aceh mendesak Plt. Gubernur Aceh untuk segera mungkin melantik kepala BPKS yang telah mendapat rekomendasi dari Ketua DPRA, Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang, agar proses pengembangan kawasan Sabang lebih cepat dan maju,” tegas Polem Muda.
Diminta kepada Plt.Gubernur Aceh selaku Ketua DKS agar bijak dalam mengambil keputusan, tidak perlu membentuk tim seleksi calon pejabat BPKS untuk menguji, tetapi cukup dengan rekomendasi dari DPRA dan dua anggota DKS yakni Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar, karena pembentukan tim memboroskan anggaran dan juga dibutuhkan waktu yang panjang, ujar Polem
Menurut Ketum Forkab Aceh Polem Muda Ahmad Yani rekomendasi yang dikeluarkan Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar selaku anggota DKS sangat tepat. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembangunan kawasan Sabang. Demikian juga Plt kepala BPKS yang menjabat selama ini, yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya dengan baik,” ungkap Polem.
Seperti diketahui, Ketua DPRA pada tanggal 26 Desember 2018 lalu, telah mengeluarkan surat bernomor : 160/2971 yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Aceh. Dalam surat itu disebutkan, bahwa Plt Gubernur selaku Ketua DKS untuk memperhatikan dan mempertimbangkan usulan dari Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar.
