Jakarta, Acehinspirasi.com, l Ketua Lembaga Panglima Provinsi Aceh, Sab Rafiq sabri yang akrab disapa Panglima Yatim berkoordinasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI, fraksi Gerindra Ir. H.TA. Khalid, M.M, yang ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (09/12/2021) agar dapat memperjuangkan kembali nasib PAMHUT (Pengamanan Hutan) di Aceh agar dapat diperjuangkan menjadi ASN atau setidaknya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini mengingat masa kerja bakti mereka sudah memasuki hampir 15 tahun. Mungkin ada peluang diangkat sebagai Pegawai walaupun secara bertahap,” imbuhnya.
Pemerintah harus lebih fleksibel dan memperhatikan juga nasib rekan-rekan PAMHUT di Aceh, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Tutupan hutan Aceh saat ini tersisa lebih kurang sekitar 3.004.532 hektar. Alih fungsi hutan dan pembalakan liar menjadi pemicu utama kerusakan hutan di provinsi paling barat Indonesia itu.
Sementara POLHUT yang ada di Aceh dalam mengawasi Hutan sangatlah terbatas, hanya sekitar seratusan orang. Maka alangkah baik dan bijaksananya jika PAMHUT kontrak yang telah ada ditingkatkan statusnya menjadi Abdi Negara sebagai Pegawai Pemerintah.
Pada kesempatan pertemuan tersebut, Ir. H.TA. Khalid, M.M mempertegas tetap akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rekan-rekan PAMHUT di Aceh yang sekarang tersisa sekitar 1.716 orang dari sebelumnya 2.000 orang saat direkrut tahun 2007 silam.
Mereka tersebar di 23 Kabupaten/Kota di Aceh agar dapat berubah nasibnya menjadi lebih sejahtera paling tidak menjadi Pegawai PPPK. Meskipun Pemerintah sekarang sedang menghadapi hal-hal sulit karena pandemi. Namun Ir. H.TA.Khalid, M.M berkeyakinan dengan menjadi Pegawai PPPK diharapkan akan dapat meningkatkan etos kerja rekan-rekan PAMHUT di Aceh nantinya dengan harapan dapat sejahtera dan hutan di Aceh dapat terawat dan terjaga lebih maksimal.
