Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh & Kesejahteraan Rakyat Drs. Syakir, Asisten Perekonomian & Pembangunan Dr. Ir. Zulkifli, M.Si & Ka. SKPA terkait memimpin Rakor Bersama Pemkab Bireun terkait Percepatan Rehab dan Rekon bencana Hidrometeorologi Aceh di Kantor Camat Peusangan Kab. Bireun, Minggu, 8 Februari 2026. Foto: Humas Aceh.
Bireuen, Acehinspirasi.com l Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2/2026).
Kehadiran orang nomor dua di Aceh itu untuk meluruskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan.
Di forum tersebut, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.
“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.
Ia menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.
Persoalan muncul pada pilihan hunian. Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.
