Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bertemu dengan pemangku kebijakan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026). Foto: Humas Aceh
Banda Aceh, Acehinspirasi.com l Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bertemu dengan pemangku kebijakan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026), untuk membahas penanganan bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.
Pertemuan tersebut membahas langkah penanganan pascaperistiwa yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk upaya mendorong investigasi, kepastian hukum, serta pemulihan hak-hak korban.
Dalam pertemuan tersebut, dari pihak Pemerintah Aceh dihadiri Pj Sekda Aceh Taufik, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir, Kepala Biro Hukum, Amrizal J Prang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara dari Komnas HAM RI hadir Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh, Cut Ernawati, serta anggota Komnas HAM Aceh, Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengatakan peristiwa tersebut tidak bisa dilihat sebagai kejadian tunggal. Menurutnya, terdapat latar belakang sosial, hukum, dan politik yang menjadi bagian dari akar persoalan hingga terjadinya insiden pada 4 November lalu.
Karena itu, Anis menekankan pentingnya keseriusan dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang menjadi korban.
