Mualem Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026). Foto: Hms Aceh
Jakarta, Acehinspirasi.com l Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah (Dek Fadh) mendesak Pemerintah Pusat segera menuntaskan tiga persoalan strategis yang berkaitan dengan kekhususan Aceh, yakni keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang, serta penyelesaian persoalan Bendera Aceh.
Desakan tersebut disampaikan Mualem dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polkam itu dipimpin langsung Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Turut hadir Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Mendagri Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi Dek Fadh dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh. Ia menekankan pentingnya langkah konkret Pemerintah Pusat agar berbagai persoalan yang menyangkut kekhususan Aceh tidak terus berlarut-larut.
“Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya,” tegas Mualem.
