Sesuai amanat perdamaian MoU Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan, konon lagi dalam menyikapi upaya perubahan UU PA di level DPR RI yang telah dimasukan dalam program legislasi nasional (prolegnas), Mualem mengingatkan,” harapnya.
Mualem juga mengatakan, sesuai dengan visi Partai Aceh, membangun citra positif berkehidupan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka Partai Aceh menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita Aceh, kita yang sudah menduduki di kursi legislatif mesti meningkatkan kualitas dan sinergitas agar siap mengemban amanah melayani dan membela kekhususan Aceh.
Atas nama Ketua Umum DPA Partai Aceh, dalam kesempatan ini menekankan kepada seluruh anggota DPRA dan DPRK utusan Partai Aceh agar dapat berperan aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dalam mensejahterakan rakyat Aceh secara menyeluruh melalui rumusan-rumusan regulasi atau qanun-qanun Aceh.
Untuk menuju pada tahapan ini, tentunya semua anggota DPRA dan DPRK utusan Partai Aceh wajib bersinergi satu sama lain, baik lintas daerah pemilihan (dapil) mau pun lintas tingkatan, sehingga setiap masyarakat merasai kehadiran Partai Aceh dalam setiap momen kerja kedewanan, katanya.
Dalam kesempatan ini, Mualem juga menginstruksikan kepada seluruh mantan kepala daerah usungan PA yang sudah habis masa jabatannya di seluruh kabupaten/kota agar bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPRA pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang, bahkan PA harus bisa mencapai lima puluh persen lebih kursi di tingkat DPR Aceh. Kader PA harus fokus pada perolehan kursi DPRA dan DPRK kali ini, begitu juga untuk Aceh Tenggara agar bisa memperoleh kursi tambahan, tegasnya.
