Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Tenggara, Noris Ellyfian, sangat menyayangkan isu mark up anggaran dana bimtek yang di laksanakan oleh dewan perwakilan rakyat pada tahun 2022.
“Selaku pemerhati publik saya meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk segera memanggil pihak terkait atas isu yang berkembang tersebut” Sebut Noris
Sementara itu, Candra yang disebut-sebut sebagai PPTK kegiatan Bimtek DPRK Agara tahun 2022 lalu terkesan menghindar saat dikonfirmasi awak media terkait kegiatan bimtek tersebut.
Sementara itu Muhammad Hatta, SE, yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) saat dikonfirmasi Acehinspirasi.com di ruangan kerjanya, Selasa (22/2/23) menyebutkan, kebetulan saat ini kita lagi ada pemeriksaan rutin terkait seluruh anggaran di DPRK bukan hanya anggaran bimtek saja, kita tunggu hasil dari pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh.
“Jika hasil pemeriksaan BPK tersebut nantinya ditemukan ada kelebihan bayar, kita bersedia mengembalikan dana tersebut” Kata Muhammad Hatta.(Yusuf)
