Bukan hanya itu, katanya lagi, pihaknya juga melakukan diklat meng edukasi pengelola PAUD, supaya semua lembaga PAUD bisa melakukan pengimputan datanya.
“Kemudian juga kita lakukan pertemuan dengan HIMPAUDI Aceh, IGTKI, pengelola PAUD, bahwa betapa pentingnya pemetaan mutu untuk mendapatkan akretasi, karna semua lembaga kedepan, sesuai dengan arahan pemerintah, lembaga penyelenggaraan itu harus memiliki kompetensi. Kompetensi baru dimiliki lembaga-lembaga yang terakretasi,” katanya lagi.
Selanjutnya, sambungnya, harus ada kejelasan seperti, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan keuangan, kemudian efaluasi, tingkat perkembangan anak-anak di tingkat usia dini.
“Semua komponen itu semua terlaksana dengan baik, jangan sempat ada lembaga PAUD datang ke sekolah hanya sekedar bernyanyi-yanyi lalu pulang. Artinya tidak pernah mengukur tingkat perkembangan anak,” sambungnya.
Itu sebabnya, salah satu cara Pemerintah untuk menilai bahwa PAUD itu benar-benar dilakukan, dilaksanakan, dan memenuhi ketentuan yaitu dengan melihat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah terakeretasi.
“Nah, bagi lembaga yang belum terakretasi akan dibina melalui pemetaan mutu nanti, setelah tahap awal verifikasi kita bina selama dua bulan akan kita turun untuk dilakukan supervisi kembali dan penilaian,” imbuhnya.
Menurutnya lagi, jika lembaga tersebut ada perubahan, peningkatan dapat memenuhi delapan standar nanti, selanjutnya akan mendapatkan nilai yang baik, kemudian baru pihaknya merekomendasikan ke Badan Akeretasi Nasional (BAN), untuk dilakukan penilaian akeretasi.
