Refan melanjutkan, untuk meningkatkan kepercayaan publik akan eksistensi lembaga perwakilan rakyat maka sudah sepatutnya DPR Aceh tak surut selangkah pun membuktikan bahwa kebenaran yang diperjuangkan memang benar adanya bukan mengada-ada dan sandiwara belaka.
“Sikap para wakil rakyat kali ini akan jadi tolak ukur, Marwah para wakil rakyat tengah dipertaruhkan. Apakah akan berakhir dengan pembuktian atau akan berakhir dengan kedip-kedipan dan bisik-bisikan,”sebutnya.
Masih kata Refan, jika DPR Aceh tidak menuntaskan apa yang telah dihembuskan ke publik, maka publik dikhawatirkan akan mengambil kesimpulan bahwa memang situasi kali ini sengaja diciptakan tak lebih untuk memastikan bagi-bagi kue pembangunan.
“Kita juga tidak ingin jika istilah “bagi mie wayang, bagi tikoh nyawong (bagi kucing bersenda, bagi tikus nyawa)” yang ujung-ujungnya sandiwara para petinggi dan rakyat jadi korbannya. Kita tidak ingin itu terjadi, DPR Aceh harus benar-benar bersikap tegas dalam hal ini,” ucapnya.
KPA menilai kondisi saat ini bisa jadi ibarat buah simalakama. Disatu sisi jika pemakzulan tidak atau belum disetujui hingga akhir tahun ini maka tak menutup kemungkinan APBA 2021 akan ditetapkan melalui Pergub, bahkan kalau ini belum juga tuntas hingga akhir 2021, maka tak menutup kemungkinan pula sampai 2022 APBA akan berlangsung Pergub, intinya alokasi Pikir bisa jadi nihil.
” Disini Publik akan melihat tingkat istiqomah para wakilnya,” jelasnya.
Dilain sisi pula, jika negosiasi dilakukan, posisi tawar dan bergaining ditingkatkan, apakah PLT. Gubernur akan mengakomodir, bisa jadi iya.
