“Jika negosiasi dilakukan dan proses hingga pemakzulan tak berjalan bisa jadi penilaian publik ke DPRA semakin miris dan marwah lembaga semakin tak karuan di mata publik.
“Jika dilanjutkan dengan skema diakhir berdamai dengan dalih tertentu katakan saja kondisi Covid-19 tanpa sebagainya, maka itu juga akan jadi bagian penilaian publik terhadap para wakil rakyat. Akankah DPR Aceh konsisten atau justeru menelanjangi apa yang telah digalangnya dari masyarakat yakni kepercayaan,” paparnya.
Masih menurut Refan, dalam kondisi simalakama ini pula ada hal yang akan dipertaruhkan. “DPR Aceh akan pertaruhkan nama baik dan marwah di satu sisi, atau pertaruhkan nihilnya alokasi anggaran pokir atau aspirasi. Jadi, semua akan ada konsekuensinya, sungguh simalakama bagi para wakil rakyat namun setiap sikap dan langka masyarakat akan menilainya,”katanya.
KPA berharap wakil rakyat Aceh adalah orang-orang terbaik yang Istiqomah dan tidak mengorbankan rakyat dengan kisah sandiwara.
” Mari kita berdo’a, semoga wakil kita di legislatif tidak termasuk kedalam golongan “Politisi kreuh-kreuh bu kraak”watee keunong ie, ka leumoh,”tutupnya.(*)
