Selanjutnya, saya minta agar setiap Wakil Ketua untuk mengkordinir dan melakukan rapat kerja dengan masing-masing departemen di bawah kordinasinya.
Setelah itu baru kita lakukan rapat koordinasi antar departemen untuk harmonisasi dan padu serasi agar tidak terjadi tumpang tindih program kerja.
Mulai sekarang, silakan pikirkan program kerja yang mungkin kita lakukan dalam dua tahun ini yang benar-benar sesuai untuk mengatasi masalah yang melilit rakyat, seperti kemiskinan, kualitas kesehatan yang rendah, stunting, kualitas pendidikan, UMKM yang melamban, akses permodalan yang sulit, dan lain sebagainya.
Selain hal di atas, kita pun perlu melakukan konsolidasi eksternal untuk memperkuat kemitraan baik dengan Pemerintah, DPRA, maupun dengan Ormas-Ormas lainnya.
Kita harus menjadi bagian dari infrastruktur politik dan Kebijakan Aceh. “Jangan kita biarkan jika ada kebijakan yang mendalimi rakyat. Jika ada kita harus kritis konstruktif untuk menghadapinya”, tegas Taqwaddin yang sudah malang melintang dalam dunia keorganisasian.
Selain itu, melalui HBH ini saya juga meyerukan agar ICMI-ICMI di daerah kabupaten/kota untuk bangkit kembali. “Ayo kembali bergerak bersama rakyat untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dihasilkan oleh masing-masing pemkab atau pemko.
ICMI harus menjadi mitra strategis dan think tank bagi pemerintah”. Tegas Taqwaddin, Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor yang juga Akademisi USK.
Acara yang meriah ini dihadiri pula oleh Prof Yusni Saby, Ketua Penasihat dan Prof Apridar Ketua Dewan Pakar. Turut pula hadir H. Sulaiman Abda, Tuha Peut Wali Nanggroe, Mawardi Ismail, mantan Dekan FH USK yang selama ini menjabat Ketua Dewan Pengawas BPKS, Muslim Ayub Anggota DPR RI dan banyak lainnya.
