Dalam rilisnya, Imran Joni menyebut dirinya diminta oleh Komisaris PT Aceh Intermedia Pers (Koran Rakyat Aceh) sdr Ade Dardiri untuk menemui Dahlan Iskan Karena sertifikat tanah tersebut, atas nama Dahlan Iskan.
“Saat itu saya yang pegang sertifikat tanah tersebut, berdasarkan amanah dari Pak Dahlan. Seusai pertemuan saya dengan Pak Dahlan di Jakarta, bulan lalu.
Selanjutnya, kata Imran Joni, bahwa hasil pertemuan dengan Pak Dahlan selaku pemilik sertifikat tanah sesuai tertera dalam akte itu, dirinya diminta untuk memegang dan jangan kasih kepada siapapun.
Namun, dirinya saat itu tetap komitmen untuk memegang amanah meski diminta oleh dirinya untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada komisaris dengan alasan bahwa sertifikat itu dibeli dengan uang dari Jawapos group dan hanya mengatasnamakan Pak Dahlan.
“Saya tetap komitmen untuk pegang amanah meski oleh Komisaris terus meminta kepada saya untuk menyerahkannya dengan alasan bahwa sertifikat itu dibeli dengan uang dari Jawapos group dan hanya mengatasnamakan Pak Dahlan,” ujar Imran Joni.
Lebih lanjut, kata Imran Joni lagi, dirinya selaku pemegang amanah terus dirongrong oleh Komisaris agar sertifikat itu diserahkan dengan ancaman pemecatan atau dicopot dari jabatannya dari Dirut Koran Harian Rakyat Aceh. “Saya sebagai pemegang amanah terus dirongrong oleh Komisaris yang datang dua kali ke Aceh,” tutur Imran Joni.
Pertama, sambung Imran Joni awal Agustus lalu dan kedua pada tanggal 4 September 2024. Intinya, sebut Imran Joni dirinya didesak untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut dengan ancaman kalau dirinya tidak menyerahkannya, maka akan dicopot atau dikelurkan dari Koran Harian Rakyat Aceh, kecuali kalau dirinya menyerahkan serftifikat tanah tersebut dan anda tidak akan dicopot. Tetapi saya tetap pegang amanah Pak Dahlan,” kata Imran Joni.
