“Aceh telah menuntaskan penyaluran anggaran Pilkada di seluruh kabupaten/kota. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) juga telah terbentuk hingga ke tingkat kecamatan untuk memastikan proses demokrasi ini berjalan baik,” ujar Syakir.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa koordinasi antar-instansi dilakukan secara intensif melalui Desk Pilkada yang memantau persiapan secara harian. Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi potensi pelanggaran netralitas ASN.
Sementara itu, Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu RI, Asmin Safari Lubis, menekankan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung persiapan Pilkada Aceh agar berjalan damai dan aman.
“Kami berharap tingkat partisipasi pemilih bisa lebih tinggi. Selain itu, kami juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas ASN dan memastikan proses demokrasi berlangsung tanpa keberpihakan,” ujar Asmin.
Ia juga mencatat adanya sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan potensi kerawanan, seperti TPS di dalam lembaga pemasyarakatan, yang memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan.
“Bawaslu akan selalu hadir untuk mengawasi potensi pelanggaran. Kami dari pusat mendukung penuh agar Pilkada berjalan baik, sekaligus menjadi catatan positif demokrasi Indonesia di mata dunia internasional,” ujar dia. []
