Mengingat pada hakekatnya Sekda membawahi ketiga hal yakni Ketua TAPD. Namun saat ini apa yang terjadi disaat anggaran RAPBK belum terbahas dikarenakan adanya konflik internal, disitu pula JPT Sekda di buka, sehingga mengabaikan kepentingan Pemko Langsa di Tahun 2025. Seharusnya persoalan pembahasan RAPBK ini bisa seorang pj.
Sekda menjembatani menjadi mediator bersama Tim Anggaran, bahwa ini tantangan terberat menjalankan amanah sebagai sekda adalah bagaimana menjaga keseimbangan seluruh lini. Sekaligus menjaga agar proses integrasi berjalan dengan baik, tanpa kemudian mengesampingkan aspek-aspek yang bersifat yuridis maupun mengesampingkan aspek-aspek yang bersifat kepentingan-kepentingan sektoral.
Namun hari ini berbeda, terkesan cuek dan menghindari konflik lebih mendahului kepentingan pribadi mengikuti JPT.
Hal serupa juga di lakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah ( BPKD), disaat akhir tahun masa dimana seluruh OPD sibuk menyelesaikan realisasi anggaran disitu pula beliau mengikuti JPT Sekda.
Miris memang manakala kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Dalam situasi genting ini ditambah lagi
Pj Wali Kota Langsa, yang suka meninggalkan tempat tanpa peduli dengan persoalan yang ada.
Meskipun itu ranahnya legislatif yg konflik, tetapi beliau punya andil sebagai mediator untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di DPRK Langsa,”ujar nya lagi.
“Ditambah lagi dengan tidak adanya sikap tegas Pj wali kota Langsa yang tidak ingin membuat surat Pengantar Tatib ke prov, apalagi untuk membuat Perwal serta tidak melakukan komunikasi aktif bersama Pj Sekda, BPKD, itu semakin memperburuk dan memperparah nasib Kota Langsa di th 2025.
