“Proses koordinasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit juga menjadi masalah serius dalam penanganan kasus ini. Birokrasi yang rumit dan koordinasi yang tidak efektif antar lembaga terkait telah mengakibatkan tertundanya penanganan yang seharusnya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.
“Hal ini menunjukkan tidak adanya sistem koordinasi yang efisien dalam penanganan kasus-kasus serupa,” sambungnya.
Yang lebih memprihatinkan lagi, kata Edy, adalah diabaikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya menjadi panduan utama dalam penanganan kasus. SOP yang telah ditetapkan seolah hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi yang nyata di lapangan.
“Kondisi ini mencerminkan rendahnya komitmen dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan,” tuturnya.
Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada, tambah Edy, sudah seharusnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pengurus UPTD PPA Kota Banda Aceh. Menurut Edy, evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan sistem, meningkatkan kompetensi petugas, dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius dan profesional. “Perlu ada perubahan fundamental dalam cara kerja dan mindset para petugas yang menangani kasus-kasus perlindungan,” katanya.
Ia mengatakan penanganan yang tidak intensif terhadap kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan Inisial NNA, memperlihatkan betapa lemahnya komitmen UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya.
Pendampingan yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan dan intensif justru terkesan setengah hati dan tidak terencana dengan baik. “Hal ini tentu saja berdampak langsung pada pemulihan dan perlindungan korban yang seharusnya menjadi prioritas utama”, jelasnya.
