Namun, Dari Sudut Pandang Kami, Apabila Sistem Barcode Dihapuskan, Potensi Penyalahgunaan Akan Meningkat Jika Tidak Ada Pengawasan Yang Ketat. Akibatnya, Stok BBM Subsidi Berisiko Tidak Mencukupi Hingga Akhir Tahun, Yang Dapat Menyebabkan Kelangkaan Di Aceh. Dalam Situasi Tersebut, Pemerintah Daerah Kemungkinan Harus Mengajukan Penambahan Kuota Atau Mengalokasikan APBD Untuk Subsidi BBM, Yang Tentu Sulit Direalisasikan.
Jika Kebijakan Ini Diterapkan
Jika Penghapusan Sistem Barcode Benar-Benar Diterapkan, Pemerintah Aceh Harus Menghadirkan Solusi Efektif Untuk Meminimalisir Penyalahgunaan Dan Mencegah Kelangkaan BBM Subsidi. Langkah-Langkah Seperti Pengawasan Ketat Di SPBU, Penegakan Hukum Yang Tegas, Audit Dan Monitoring Berkala, Serta Evaluasi Ulang Terhadap Kuota BBM Subsidi Perlu Diterapkan Guna Memastikan Distribusi Berjalan Optimal Dan Tepat Sasaran.
Kita Tentu Mendukung Setiap Kebijakan Gubernur Aceh Muallem Yang Berpihak Pada Kepentingan Masyarakat. Namun, Kebijakan Tersebut Harus Diimbangi Dengan Mitigasi Risiko Yang Matang Agar Tidak Menimbulkan Dampak Negatif Atau Permasalahan Yang Lebih Besar Di Masa Mendatang.
Kita Juga Berharap Pemerintah Pusat Dapat Lebih Cermat Dalam Menyikapi Kebijakan Strategis Di Bidang Energi, Khususnya Terkait Distribusi BBM Subsidi, Agar Tidak Terjadi Ketimpangan Di Wilayah Yang Bergantung Pada Pasokan Energi Tersebut.[]
