Saya minta diisikan pertalite, secukupnya saja agar saya bisa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Tapi petugas SPBU menolak karena saya tidak memiliki barcode. Aturannya terlalu kaku,” ungkap Mualem.
Gubernur juga mencontohkan beberapa kasus di daerah lain di luar Aceh, terjadi konflik antara petugas SPBU dan konsumen yang tidak dilayani karena si konsumen tidak memiliki barcode BBM.
“Jadi, penghapusan barcode adalah salah satu solusi menghilangkan konflik di SPBU dan membuat nyaman masyarakat khususnya konsumen dan petugas SPBU,” pungkas Gubernur Aceh. []
