“Jika benar demi peningkatan mutu, mengapa menggunakan jalur pihak ketiga dan memberatkan guru? Ini menunjukkan lemahnya fungsi Kacabdin. Maka dari itu, pencopotan dari jabatan adalah langkah yang pantas,” tambahnya.
Fauzan juga menyoroti dugaan pungutan sebesar Rp250 ribu per peserta kepada sekitar 800 peserta, yang totalnya mencapai sekitar Rp200 juta, sebagai angka yang tidak rasional dan berindikasi sebagai bisnis berkedok pendidikan.
SAPA mendorong APH untuk menyelidiki alur perizinan, bentuk kerja sama, dan aliran dana kegiatan tersebut, serta meminta agar Kacabdin yang menerbitkan surat imbauan juga diperiksa, karena bisa saja ini bagian dari praktik pungutan fee kepada guru.
“Jangan sampai guru dijadikan objek bisnis oleh oknum-oknum tertentu. Kami minta kasus ini dibuka ke publik dan semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab,” pungkas Fauzan. []
