Menurut informasi yang beredar, masyarakat juga mengeluhkan bobroknya kualitas pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh dinas Perumahan dan Permukiman kabupaten Aceh tengah itu.
“Kita meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan memastikan bahwa denda maupun sanksi yang semestinya diberikan sesuai aturan sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana yang mengalami keterlambatan dan mangkrak.
Selain itu, kita juga mendesak penegak hukum agar memastikan bahwa proyek yang sudah dikerjakan sesuai spesifikasi yang ditetapkan, jangan sampai sudah proyek terbengkalai dan mengalami keterlambatan, justru pengerjaannya juga bobrok tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan sehingga ujung-ujungnya masyarakat dan daerah dirugikan,” tegasnya. []
