Misi tersebut mencakup penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pembangunan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Dalam pidatonya, Gubernur Muzakir Manaf turut menekankan perlunya penyelarasan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045.
Ia juga menyoroti tantangan utama terkait berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada 2027. Untuk itu, Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mendorong perpanjangan dana otsus agar pembangunan dan perdamaian dapat terus berlanjut.
“Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” ujar Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait beberapa hal prioritas lain, seperti perpanjangan Dana Otonomi Khusus, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, termasuk Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
Menutup sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung proses perencanaan pembangunan Aceh, seraya berharap agar Musrenbang ini menjadi awal bagi terwujudnya Aceh yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.
