“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucap Gubernur Muzakir Manaf.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan pentingnya konsistensi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Sekjen menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh di atas 5% pada periode 2025, dengan proyeksi meningkat secara gradual hingga 2029.
Tomsi juga menyampaikan target pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, yang diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dengan dukungan sektor unggulan dan peningkatan kualitas belanja daerah.
Sekjen Kemendagri tersebut turut memaparkan data realisasi belanja kabupaten/kota di Aceh yang dinilai masih bervariasi, dengan beberapa daerah menunjukkan belanja pegawai yang cukup tinggi.
Ia menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, menyampaikan bahwa Dana Otsus Aceh harus ditransformasikan dari peran penopang menjadi akselerator.
Ia menekankan perlunya efisiensi belanja rutin, serta memfokuskan pada proyek-proyek terobosan bagi pertumbuhan riil. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam mengeksplorasi, mengoptimalkan, dan mensinergikan seluruh sumber pendanaan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh dapat dipercepat dengan beberapa kebijakan utama, yaitu percepatan eksploitasi blok migas di Selat Malaka; revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun melalui hilirisasi migas dan CCS (Carbon Capture and Storage); revitalisasi KPBPB Sabang yang berdaya saing, berwawasan maritim, dan globally connected; pengembangan kepariwisataan berkualitas di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar; serta peningkatan produktivitas kopi Gayo serta komoditas tanaman pangan potensial (padi, jagung, cokelat, kelapa, peternakan, dan hortikultura), guna mendukung pencapaian swasembada pangan dan pelaksanaan MBG. []
