Sebuah laporan Bank Dunia dan GFDRR pernah mencatat bahwa rehabilitasi sekolah pascabencana di berbagai negara justru gagal memenuhi standar keselamatan karena minim supervisi teknis, meski dana terserap sepenuhnya.
Fenomena serupa pernah terjadi di Aceh dalam program rehabilitasi pasca tsunami dimana gedung sekolah berdiri, tetapi umur pakainya pendek karena material murah dipakai untuk menutupi selisih anggaran.
Mahmud Padang menegaskan pihaknya akan memantau dan mengawal langsung jalannya program revitalisasi sekolah di Aceh agar tidak terjadi permainan yang mengorbankan mutu.
“Jangan sampai karena swakelola ada pihak-pihak yang mengambil laba terlalu besar, lalu kualitas bangunan yang dikorbankan.
Jika mutu bangunan tidak sesuai standar, ini berbahaya bagi siswa yang sedang belajar,” ujarnya, Jumat 5 September 2025.
Alamp Aksi juga mengingatkan keras agar tidak ada praktik pungutan liar (pungli) yang menggerogoti alokasi anggaran ini, baik di tingkat kepala daerah, dinas maupun sekolah.
Menurut Mahmud, pungli hanya akan menambah beban bagi pihak penerima, mengurangi porsi anggaran yang seharusnya digunakan untuk konstruksi, dan pada akhirnya berdampak langsung terhadap kualitas serta keselamatan bangunan.
Alamp Aksi menilai integritas kepala sekolah sangat menentukan: mereka bukan sekadar penerima bantuan, melainkan pengelola yang wajib menegakkan juknis, mengawasi pelaksanaan, dan menjamin keamanan serta kualitas konstruksi.
Di sisi lain, masyarakat dan komite sekolah harus ikut mengawasi agar program ini benar-benar terlaksana dengan bersih.
