“Padahal, jika program yang menyentuh persoalan mendasar rakyat, maka tanpa dibayar pun rakyat akan membuat postingan media sosial, untuk membangun citra pemimpinnya.
Kenapa harus menghambur-hamburkan uang daerah di tengah kondisi anggaran yang memprihatinkan,” ungkapnya.
Kebijakan ini kian dipandang ironis bila dihubungkan dengan langkah awal pemerintahan Illiza-Afdhal yang sempat menuai polemik dimana pembelian empat unit mobil dinas baru menelan hingga Rp 5,45 Milyar.
Kala itu publik merasa dikhianati karena pemerintah berdalih harus melakukan efisiensi anggaran.
Kini, luka lama itu seakan terbuka kembali. Rakyat melihat pola yang sama, belanja untuk kepentingan simbolik lebih diutamakan ketimbang kebutuhan dasar rakyatnya.
Di Banda Aceh sendiri, UMKM yang jumlahnya lebih dari 15 ribu unit masih membutuhkan akses modal dan pasar.
“Membelanjakan uang ratusan juta untuk citra digital di tengah fakta ini, bukan hanya salah urus, tetapi juga penghinaan bagi akal sehat publik.
Ini bentuk pemborosan anggaran yang jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Pemerintah mungkin berargumen bahwa komunikasi publik penting untuk menyampaikan program dan membangun partisipasi. Tetapi dalam tata kelola anggaran, konteks adalah segalanya.
Komunikasi tidak berarti pemborosan. Apalagi bila tolak ukurnya samar, berapa banyak warga miskin yang keluar dari kemiskinan karena konten TikTok? Berapa UMKM yang omzetnya naik karena unggahan Instagram pemerintah? Tanpa indikator yang jelas, belanja ini hanya akan tercatat sebagai proyek citra tanpa legitimasi.
