Bupati Aceh Besar, Muharram Idris. Foto: MC Aceh Besar
Kota Jantho, Acehinspirasi.com l Bupati Aceh Besar, Muharram Idris atau yang akrab disapa Syech Muharram, mengajak seluruh elemen, terutama pihak legislatif, untuk memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan terbaik bagi masyarakat Aceh Besar. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan saling pengertian antara eksekutif dan legislatif demi pembangunan yang lebih baik.
“Hubungan kami dengan legislatif selama ini tetap baik. Kami berada dalam koridor saling memahami dan saling mengisi,” ujar Syech Muharram, Jumat (14/11/2025) malam.
Pernyataan itu disampaikan menyusul polemik terkait dokumen KUA-PPAS Aceh Besar yang hingga kini belum diterima DPRK. Padahal, batas waktu pembahasan hingga pengesahan menjadi APBK Aceh Besar adalah 31 November 2025.
Syech Muharram menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBK harus benar-benar bermanfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah membentuk desk per dinas/OPD untuk memastikan penyusunan anggaran yang lebih akurat dan tidak sekadar menyalin dari tahun sebelumnya.
“Tak ada lagi model copy paste. Usulan anggaran harus riil dan terukur. Kita harus lebih transparan agar tidak ada yang tersembunyi,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa beban keuangan daerah pada tahun 2026 meningkat akibat pembiayaan P3K dan kebutuhan rutin lainnya, sehingga setiap OPD diwajibkan memiliki data pegawai yang lengkap dan akurat.
Menurutnya, pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) membuat anggaran Aceh Besar tahun 2026 menjadi lebih ramping. Karena itu, baik eksekutif maupun legislatif harus menerapkan efisiensi.
