Laporan relawan di lapangan menyebutkan sejumlah daerah terdampak banjir masih terisolasi secara logistik akibat jalan yang tertutup lumpur, jembatan putus, serta jaringan listrik yang belum sepenuhnya pulih.
Kondisi ini membuat distribusi bantuan tambahan seperti makanan anak dan lansia, obat-obatan, hingga kebutuhan sanitasi berjalan lambat.
Samsul mendorong pemerintah untuk membuka humanitarian corridor yang memungkinkan NGO internasional masuk dan beroperasi tanpa hambatan administratif yang dapat memperlambat respons kemanusiaan.
“Ini bukan waktunya birokrasi bertele-tele. Ancaman penyakit seperti diare, leptospirosis, dan demam berdarah bisa muncul kapan saja. Akses bantuan harus dibuka selebar-lebarnya agar korban tidak jatuh dalam bencana susulan,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memperkuat sistem pendataan real-time terkait kerusakan, persebaran korban, dan kebutuhan mendesak di setiap wilayah. Tanpa data akurat, proses pemulihan dikhawatirkan tidak merata dan berpotensi menimbulkan ketimpangan antarwilayah.
Samsul juga menyoroti bahwa banyak negara telah menerapkan pola kolaborasi kuat antara pemerintah dan NGO internasional dalam pemulihan pascabencana, dan terbukti mempercepat rehabilitasi sosial serta ekonomi masyarakat.
“Aceh sedang diuji. Pemerintah harus berani membuka ruang kolaborasi internasional agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Ini langkah strategis yang tidak boleh ditunda,” tutupnya. []
