Analis kebijakan publik sekaligus tokoh masyarakat Aceh, Samsul Bahri. Foto: Istimewa
Banda Aceh, Acehinspirasi.com l Desakan agar Pemerintah Indonesia membuka akses seluas-luasnya bagi organisasi non-pemerintah (NGO) internasional semakin menguat menyusul bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Memasuki fase pasca banjir, berbagai daerah masih menghadapi krisis yang berkepanjangan, mulai dari kekurangan air bersih, sanitasi buruk, hingga meningkatnya potensi wabah penyakit.
Analis kebijakan publik sekaligus tokoh masyarakat Aceh, Samsul Bahri, menilai bahwa fase pasca banjir merupakan titik paling kritis dalam penanganan bencana karena dampaknya berlangsung lebih lama dibanding fase darurat saat banjir terjadi.
“Pasca banjir adalah fase paling krusial. Banyak wilayah sedang menghadapi ancaman kesehatan, sanitasi yang rusak, serta hilangnya infrastruktur vital.
Karena itu pemerintah perlu membuka akses bagi NGO internasional agar dukungan logistik, medis, dan pemulihan jangka panjang bisa dilakukan segera,” tegas Samsul di Jakarta.
Menurutnya, kapasitas pemerintah daerah sering kali terbatas dalam penanganan bencana berskala besar. Keterlibatan NGO internasional dinilai dapat mempercepat proses pemulihan, khususnya dalam penyediaan tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, suplai air bersih, serta perbaikan infrastruktur dasar yang rusak parah.
“NGO internasional memiliki sumber daya dan teknologi pemulihan cepat, termasuk tenaga medis dan kemampuan penyediaan air bersih. Itu semua sangat dibutuhkan masyarakat Aceh saat ini,” lanjutnya.
