Ia mengkritik fenomena “pejabat selfie” yang hanya datang untuk mencari popularitas tanpa membawa hasil nyata.
“Jangan hanya datang, menebar janji, foto-foto, lalu pulang ke Jakarta tanpa ada perubahan di lapangan.
Rakyat Aceh Tamiang butuh infrastruktur strategis seperti jembatan dan jalan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), bukan sekadar kunjungan seremonial,” tambahnya.
Kesehatan Krisis, Pemkab Minim Terobosan
Di sektor kesehatan, Saiful menilai Pemkab Aceh Tamiang belum bergerak progresif.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah segera membangun jejaring dengan LSM Internasional untuk menangani potensi krisis kesehatan yang mengintai dalam beberapa bulan ke depan.
Ketergantungan pada anggaran daerah yang terbatas dianggap bukan alasan untuk berdiam diri.
DPRK Aceh Tamiang: Di Mana Fungsinya?
Terakhir, sorotan tajam diarahkan kepada DPRK Aceh Tamiang.
Lembaga legislatif ini dianggap “mandul” dalam mengawasi dan mendorong eksekutif. Saiful menilai DPRK seolah kehilangan fungsi kontrolnya, membiarkan rakyat berjuang sendirian di tengah birokrasi yang berbelit-belit.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Akankah kritikan “setajam silet” ini direspon dengan kerja nyata, atau justru kembali dibalas dengan janji-janji baru saat banjir kembali datang? Rakyat tidak butuh gaya, rakyat butuh bukti.[]
