Namun di sisi lain, lanjutnya, Mubadala Energy juga memiliki pertimbangan teknis dan bisnis yang tidak dapat diabaikan.
“Investor tentu mempertimbangkan aspek teknis, efisiensi biaya, keekonomian proyek, serta waktu pengembangan lapangan. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam memilih opsi FPSO,” katanya.
Karena itu, ForBINA menilai diperlukan forum pembahasan terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk SKK Migas, Kementerian ESDM, serta DPR Aceh (DPRA), agar seluruh aspek dapat dikaji secara objektif dan transparan.
“Semua pihak perlu duduk bersama untuk mencari titik temu. Jangan sampai perbedaan pendekatan justru menghambat realisasi investasi dan pengembangan cadangan gas yang sangat potensial ini. Jika itu terjadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat Aceh,” tegasnya.
Muhammad Nur menilai KEK Arun merupakan aset strategis yang memiliki infrastruktur energi dan industri yang siap dimanfaatkan untuk mendukung agenda hilirisasi gas di Aceh. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pertimbangan komersial dan teknis investor juga harus dihormati demi menjaga daya tarik investasi.
Sebagai jalan tengah, ForBINA menawarkan pendekatan berbasis kajian komprehensif yang mampu mengintegrasikan kepentingan investor dengan target peningkatan nilai tambah ekonomi bagi Aceh.
“Kami berharap ada ruang kompromi yang memungkinkan investasi tetap berjalan sesuai perhitungan bisnis investor, tetapi pada saat yang sama Aceh juga memperoleh manfaat maksimal dari pengembangan Blok Andaman. Prinsipnya, jangan ada pihak yang merasa dirugikan,” ujarnya.
