Kadis PUPR Pidie Muntahar menambahkan, Pemkab memiliki 10 unit alat berat, terdiri dari empat becho, satu glader, satu doser, serta truk dan trado. Alat tersebut siap mendukung kegiatan rehabilitasi pascabencana.
Menanggapi laporan itu, Dr. Safrizal menghitung kebutuhan pemulihan lahan rusak berat mencapai Rp5 miliar dengan waktu pengerjaan sekitar dua bulan. Ia menyarankan Pemkab segera memulai rehabilitasi menggunakan dana Rp500 juta dan alat berat yang tersedia, sembari menunggu dukungan pusat.
Safrizal juga meminta Bupati Pidie segera mengirim surat permohonan bantuan kepada Kasatgas PRR Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Prof. Dr. Tito Karnavian. “Kita harus bergerak terlebih dahulu agar Pemerintah Pusat melihat keseriusan kita dalam memulihkan kondisi pascabencana,” ujarnya.
Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro, Wahyu, melaporkan kondisi mesin water intake yang digunakan untuk produksi air minum. Mesin tersebut merupakan bantuan era BRR NAD-Nias dan kini sudah sangat uzur.
Saat bencana hidrometeorologi melanda Sumatra pada November 2025, Pidie menjadi rest area relawan sekaligus sumber air bersih bagi daerah terdampak lain. Wahyu menekankan kebutuhan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik dengan harga Rp700 juta, serta pengadaan sekitar 1.000 meteran air baru.
Safrizal menanggapi dengan menyarankan PDAM menggunakan kas internal untuk pengadaan meteran, mengingat luasnya dampak bencana di tiga provinsi. Ia menambahkan, Satgas PRR telah menyalurkan masing-masing 17 ton polyaluminium chloride (PAC) jenis baru ke delapan PDAM di Aceh.
