Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyoroti tingginya tekanan inflasi di Aceh yang berdasarkan data kementerian berada pada peringkat kedua tertinggi secara nasional. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, Fadhlullah mengungkapkan realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh hingga saat ini telah mencapai 45 persen. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penyerapan anggaran demi mendukung program pembangunan dan pemulihan pascabencana.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” kata Fadhlullah.
Dari pihak pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hasil analisis Satgas Nasional yang menunjukkan bahwa dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana, sebanyak 10 daerah telah kembali berfungsi secara normal.
Menurut Tito, proses pemulihan juga menunjukkan kemajuan pada sejumlah sektor strategis, seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas.
Untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, jaringan irigasi, dan lahan yang terdampak bencana.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” ujar Tito.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema dua persen mulai tahun depan guna mempercepat pembangunan dan pemulihan daerah.
