Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PPTIM), Muslim Armas, mengaku kecewa karena massa tidak dapat beraudiensi langsung dengan Menteri ESDM. Menurutnya, masyarakat hanya ingin memperoleh penjelasan terbuka terkait proses persetujuan PoD-I Lapangan Tangkulo.
Ia juga menyoroti tidak adanya tembusan kepada Pemerintah Aceh dalam proses persetujuan tersebut, padahal proyek migas itu berada di wilayah perairan Aceh dan dinilai akan berdampak langsung terhadap masa depan ekonomi daerah.
“Publik berhak mengetahui bagaimana skema bagi hasil dan manfaat yang akan diterima negara maupun Aceh dibandingkan pihak kontraktor. Semua dokumen terkait harus dibuka secara transparan,” ujar Muslim.
Menanggapi hal itu, Fachrul Razi menegaskan tidak boleh ada ruang tertutup dalam pengelolaan sumber daya alam strategis.
“Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan rakyat dan memastikan pengelolaan migas berjalan sesuai kepentingan nasional,” tegasnya.
Selain meminta evaluasi terhadap PoD, Fachrul Razi juga mendorong agar gas dari Blok South Andaman diolah dan dihilirisasi di Aceh melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun sehingga mampu menciptakan industri turunan, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperkuat perekonomian daerah.
“Jangan sampai gas Aceh hanya diambil lalu dibawa keluar, sementara nilai tambah ekonominya dinikmati daerah lain. Hilirisasi harus dilakukan di Aceh agar masyarakat memperoleh manfaat langsung,” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah pusat agar menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki dan UUPA, termasuk melibatkan Pemerintah Aceh dalam setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
