Safrizal menjelaskan, dinamika di lapangan sangat tinggi, termasuk adanya aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong membuka akses secara mandiri. Satgas PRR menyikapi hal ini bukan sebagai pelanggaran prosedur, melainkan sebagai modal sosial yang sangat berharga yang dimiliki masyarakat Aceh.
“Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun, informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” kata Safrizal menekankan pentingnya kehadiran unsur teknis pemerintah di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Posko Wilayah PRR Aceh kini tengah memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan tokoh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. Ada dua agenda taktis utama yang didorong oleh Kaposwil Satgas PRR Aceh dalam pertemuan tersebut.
Pertama, terkait keterbukaan informasi publik, Safrizal mendesak BPJN Aceh dan Pemkab Bener Meriah untuk menyampaikan secara transparan dan berkala mengenai tahapan kajian teknis, progres penguatan struktur, hingga rencana detail pembangunan permanen 2027 langsung kepada warga terdampak agar tidak terjadi simpang siur informasi.
“Selama ini warga mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Kedua, Safrizal mendorong opsi pemanfaatan terbatas terhadap jalur alternatif yang sempat dibuka swadaya oleh warga. Jika secara teknis dinyatakan aman setelah dikaji oleh BPJN, akses tersebut disarankan untuk dibuka terbatas bagi kendaraan ringan guna menyokong mobilitas ekonomi lokal.
