Mantan Senator DPD RI soroti ketimpangan bagi hasil migas dan mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan pengelolaan sumber daya alam Aceh.
Jakarta, Acehinspirasi.com l Mantan Senator DPD RI periode 2014–2024 sekaligus tokoh nasional asal Aceh, Dr. Fachrul Razi, M.I.P., mengkritik keras ketimpangan ekonomi yang menurutnya masih dialami Provinsi Aceh akibat kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas (migas).
Dalam wawancara di program Unpacking Indonesia, Fachrul Razi menyampaikan perhitungan yang menurutnya menunjukkan besarnya kontribusi migas Aceh terhadap pendapatan negara sejak beroperasinya PT Arun pada 1974 hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014.
“Berdasarkan hitungan saya, kurang lebih Rp5.216 triliun kontribusi yang sudah disumbang dari migas Aceh melalui PT Arun untuk pusat.
Ini menunjukkan bahwa Aceh bukan hanya sekadar modal bagi kemerdekaan, tetapi juga modal utama pembangunan Orde Baru hingga era reformasi,” ujar Fachrul Razi.
Menurutnya, besarnya kontribusi tersebut tidak sebanding dengan dana yang diterima Aceh melalui skema Dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia menyebut Aceh hanya memperoleh sekitar Rp98 triliun selama 20 tahun pelaksanaan Otsus, dengan mekanisme penyaluran sebesar 2 persen selama 15 tahun pertama dan 1 persen pada lima tahun berikutnya.
Fachrul menilai perbandingan antara kontribusi migas yang mencapai Rp5.216 triliun dengan penerimaan Dana Otsus sekitar Rp98 triliun mencerminkan ketimpangan dalam hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan Aceh.
