Ia menilai keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, apabila Kejari Aceh Singkil telah melakukan pengumpulan bahan keterangan maupun pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, perkembangan tersebut patut disampaikan kepada masyarakat tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami tidak mengintervensi proses hukum. Yang kami minta adalah transparansi. Masyarakat berhak mengetahui apakah laporan tersebut sedang ditelaah, telah masuk tahap penyelidikan, atau ada perkembangan lainnya. Jangan sampai muncul anggapan bahwa perkara ini berhenti di tengah jalan,” ujarnya.
Selain meminta keterbukaan informasi, ALAMP AKSI juga mendesak Kejari Aceh Singkil bekerja secara profesional, independen, dan tidak tebang pilih dalam menangani dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara tersebut.
Mahmud menegaskan, apabila ditemukan alat bukti yang cukup, Kejari harus berani meningkatkan status penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kasus ini menyangkut penggunaan uang rakyat. Jika memang ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Jangan ada kesan perkara ini dibiarkan berlarut-larut,” katanya.
ALAMP AKSI memastikan akan terus mengawal proses penanganan dugaan penyimpangan pengadaan genset Puskesmas yang bersumber dari APBD Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 hingga terdapat kepastian hukum.
