Robby mengatakan bahwa USK dan Balai Jakon akan melakukan penilaian bersama terhadap peluang kerja sama dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan bata ringan.
Ia mengatakan tindak lanjut dari rapat tersebut adalah penilaian teknis dan peluang kerja sama, penyiapan model produksi yang dapat diterapkan oleh kelompok masyarakat, pembinaan dan pelatihan masyarakat terdampak, penyiapan lokasi percontohan, pengkajian pemanfaatan Aceh Brick sebagai material rehabilitasi dan rekonstruksi, dan pengembangan pemanfaatan dalam program rehab-rekon 2026–2028.
Pemerintah Aceh melihat pengembangan Aceh Brick memiliki manfaat strategis, yaitu mempercepat pembersihan lumpur dan pasir/sedimen pascabencana, menghasilkan material alternatif untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Dengan demikian, pemanfaatan material bencana ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pendekatan pemulihan yang berbasis ekonomi masyarakat dan berkelanjutan.
Kendati demikian, sebelum Aceh Brick digunakan secara luas dalam pekerjaan pemerintah, produknya perlu melalui tahapan uji mutu, pengujian lapangan, pemenuhan standar teknis, dan pembuktian kinerja, sehingga penggunaannya aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin mengubah material yang sebelumnya menjadi persoalan bencana menjadi sumber solusi. Lumpur dibersihkan, diolah menjadi material bangunan, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan hasilnya dapat kembali dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan Aceh,” kata Robby.[]
