Kegiatan tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik.
Safrizal menjelaskan, Monev dilakukan untuk mengukur pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana sekaligus menjadi instrumen evaluasi, pembinaan, dan pendampingan untuk mendorong perbaikan secara berkelanjutan.
Proses Monev Tahun 2026 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, mulai dari persiapan dan koordinasi, pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), verifikasi hasil SAQ, analisis dan penilaian, penyusunan hasil dan rekomendasi, hingga penyampaian hasil Monev.
Hasil evaluasi tahun ini menunjukkan terdapat 11 SKPA/Biro yang masuk kategori Sangat Baik, 8 kategori Baik, 10 kategori Cukup, 5 kategori Kurang, dan 12 kategori Sangat Kurang. Sementara 9 SKPA/Biro tercatat tidak mengembalikan kuesioner.
Pada Monev 2025, tercatat 16 SKPA berada pada kategori Sangat Baik, 12 Baik, 9 Cukup, 0 Kurang, dan 4 Sangat Kurang, sementara 5 SKPA tidak mengembalikan kuesioner.
Perbandingan tersebut, menurut Safrizal, bukan semata-mata untuk melihat posisi masing-masing perangkat daerah, tetapi menjadi gambaran perkembangan sekaligus dasar bagi PPID Pemerintah Aceh dalam menentukan langkah pembinaan dan pendampingan berikutnya.
Jadi Bahan Perbaikan
Murtala mengingatkan seluruh PPID Pelaksana agar tidak menjadikan hasil Monev hanya sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan.
“Bagi yang memperoleh predikat tinggi, jangan cepat berpuas diri. Sementara bagi yang memperoleh predikat rendah, jangan berkecil hati. Jadikan hasil ini sebagai motivasi untuk memperbaiki kekurangan, sehingga tahun depan predikatnya dapat lebih baik,” pungkasnya.
