Menurut Tuih, informasi yang tidak termasuk kategori rahasia atau dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum semestinya dapat diakses masyarakat melalui mekanisme keterbukaan informasi publik.
Ia juga meminta DLHK menjelaskan bentuk pengawasan yang telah dilakukan terhadap perusahaan perkebunan selama periode yang dimohonkan, termasuk tindak lanjut apabila ditemukan persoalan lingkungan yang mengharuskan perusahaan melakukan perbaikan.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, data pengawasan yang terbuka juga bisa memberikan kejelasan kepada masyarakat. Namun, jika ditemukan persoalan, publik perlu mengetahui tindak lanjutnya. Semua harus berdasarkan data dan fakta, bukan dugaan,” katanya.
Data HGU Dinilai Penting untuk Pengawasan Lahan
Selain persoalan lingkungan, SAPA menilai keterbukaan data HGU penting untuk membantu masyarakat memahami status penguasaan lahan perkebunan di Kabupaten Bireuen.
Informasi mengenai pemegang hak, lokasi dan luas lahan, masa berlaku HGU, hingga status perpanjangan atau berakhirnya hak dinilai diperlukan agar penguasaan lahan dapat diawasi secara terbuka.
Tuih mengatakan, data tersebut juga dapat menjadi bahan bagi masyarakat untuk menelusuri persoalan pertanahan apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin semuanya jelas. Siapa pemegang HGU, berapa luas lahannya, di mana lokasinya, sampai kapan haknya berlaku, dan bagaimana statusnya. Keterbukaan seperti ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” tutup Tuih. []
