Rakor tersebut secara khusus membahas mekanisme dan tata kelola pelibatan pihak ketiga agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya pembersihan sedimentasi benar-benar berorientasi pada kepentingan penanggulangan bencana dan pemulihan fungsi sungai, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Pelibatan pihak ketiga diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan sedimentasi, termasuk melalui dukungan sumber daya, peralatan, dan kemampuan teknis yang dibutuhkan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan, serta ketentuan pemanfaatan material hasil pembersihan sungai.
Pemerintah Aceh melalui perangkat daerah terkait turut mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan dampak bencana dan pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh. []
