Sebelum keputusan PTDH diterbitkan, pada Agustus 2026 FD terlebih dahulu diberhentikan sementara dari jabatannya melalui Surat Wali Kota Nomor 800.1.6.2/114/8/2026.
Kurniawan menjelaskan, pemberhentian sementara tersebut merupakan tahapan awal, sedangkan keputusan Oktober 2026 merupakan pemberhentian terhadap status kepegawaiannya sebagai PNS.
Mengapa Bisa Dipecat Meski Perkara Jinayat Belum Tuntas?
Kurniawan menerangkan, dalam perspektif hukum kepegawaian, proses disiplin ASN dan proses pidana atau jinayat merupakan dua jalur hukum yang memiliki mekanisme serta standar pembuktian berbeda.
Dalam perkara pidana jinayat, seseorang tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Pembuktian harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, penegakan disiplin ASN mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Melalui mekanisme tersebut, yang dinilai adalah apakah seorang PNS telah melanggar kewajiban, larangan, disiplin, maupun kode etik sebagai aparatur negara berdasarkan hasil pemeriksaan internal.
“Secara hukum, seorang PNS bisa saja dijatuhi PTDH karena pelanggaran disiplin berat, meskipun perkara pidananya belum terbukti atau belum sampai ke pengadilan,” jelas Kurniawan.
Ia menegaskan, pemeriksaan disiplin ASN tidak semata-mata menilai apakah seseorang terbukti melakukan jarimah liwath sebagaimana definisi teknis dalam Qanun Jinayat.
Pemeriksaan juga dapat menilai apakah perilaku yang bersangkutan melanggar standar etik, merusak kehormatan jabatan, serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
