Kurniawan bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran Cesare Beccaria. Menurutnya, negara tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana tanpa pembuktian yang memadai, tetapi tetap memiliki kewenangan untuk menegakkan disiplin internal terhadap aparatur negara.
Dilepas dari Tahanan Bukan Berarti Dinyatakan Tidak Bersalah
Terkait pelepasan FD bersama AM dari tahanan pada 31 Oktober 2026, Kurniawan menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan putusan bebas dari pengadilan.
Keduanya dilepaskan setelah masa penahanan berakhir, sementara berkas perkara telah dua kali dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh karena dinilai belum memenuhi persyaratan formil dan materiil.
Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, M. Rizal, sebelumnya menjelaskan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.
Menurut Kurniawan, salah satu persoalan dalam pembuktian perkara tersebut berkaitan dengan definisi jarimah liwath dalam Qanun Jinayat yang memiliki unsur teknis dan spesifik.
Dalam ketentuan tersebut, liwath didefinisikan sebagai perbuatan memasukkan zakar ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
Apabila perbuatan yang terungkap dalam pemeriksaan tidak memenuhi unsur sebagaimana definisi tersebut, penyidik akan menghadapi kesulitan dalam melengkapi pembuktian untuk melanjutkan proses penuntutan.
Karena itu, pelepasan FD dan AM dari tahanan harus dibedakan dari putusan bebas oleh pengadilan.
