Dengan kata lain, pelepasan tersebut berkaitan dengan berakhirnya masa penahanan ketika proses perkara belum dapat dilanjutkan, bukan putusan hakim yang menyatakan keduanya tidak bersalah.
Kurniawan Beri Tiga Catatan Hukum atas Keputusan Wali Kota
Menyikapi status FD saat ini, Kurniawan menilai langkah Wali Kota Banda Aceh secara prosedural dapat dibenarkan sepanjang seluruh tahapan pemberhentian telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menyampaikan tiga catatan penting terkait keputusan tersebut.
Pertama, keputusan PTDH harus didasarkan pada prosedur yang benar. Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap PNS sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan melalui pemeriksaan, pemenuhan prosedur administratif, serta penerbitan keputusan yang memiliki dasar hukum jelas.
Dalam kasus FD, menurut Kurniawan, tahapan tersebut telah ditempuh Pemerintah Kota Banda Aceh, termasuk adanya rekomendasi dari BKN dan penerbitan SK Wali Kota.
Kedua, pelepasan dari tahanan tidak otomatis membatalkan keputusan PTDH.
Karena proses disiplin ASN dan proses jinayat berjalan secara independen, tidak terpenuhinya pembuktian pidana tidak serta-merta membuat keputusan pemberhentian sebagai PNS batal demi hukum.
Keputusan PTDH dapat dipersoalkan apabila ditemukan cacat prosedur dalam pemeriksaan disiplin atau terdapat dasar hukum lain yang dapat membatalkannya melalui mekanisme upaya hukum.
