Ketiga, FD tetap memiliki hak menempuh upaya hukum.
Kurniawan menyebutkan, apabila FD merasa keputusan PTDH tidak adil atau terdapat kekeliruan dalam prosedur penerbitannya, yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum.
Upaya tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme keberatan atau banding administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila tidak memperoleh penyelesaian, FD juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mempersoalkan keabsahan SK Wali Kota Banda Aceh Nomor 800.1.6.4/1558/2026.
Selama keputusan tersebut belum dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berwenang, keputusan PTDH tetap berlaku.
Dua Proses Hukum, Dua Konsekuensi Berbeda
Kurniawan kembali menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami persoalan pelepasan FD dari tahanan dan pemberhentiannya sebagai PNS merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.
Pelepasan dari tahanan berkaitan dengan proses pembuktian perkara jinayat yang belum memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan.
Sementara PTDH berkaitan dengan penegakan disiplin dan kode etik ASN berdasarkan hasil pemeriksaan internal.
“Keduanya bisa terjadi bersamaan, dan itulah yang sedang terjadi dalam kasus ini,” tegas Kurniawan.
Ia menilai, perbedaan kedua mekanisme tersebut penting dipahami agar masyarakat tidak mencampuradukkan antara belum terbuktinya suatu tindak pidana dengan konsekuensi administratif atas pelanggaran disiplin seorang aparatur negara.
Dengan demikian, berakhirnya masa penahanan atau belum tuntasnya proses perkara jinayat tidak serta-merta menghapus keputusan pemberhentian sebagai PNS. Sebaliknya, keputusan PTDH juga tetap dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia apabila pihak yang bersangkutan merasa dirugikan. []
