Dibutuhkan berbagai hal perubahan guna mendukung pelaksanaan reformasi menuju zona intekgritas yakni dapat dimulai dari hal sebuah manajemen perubahan didalamnya, penataan dalam hal yakni tatalaksana, Penataan kepada Sistem Manajemen SDM, Penguatan peran untuk menjadi UPT yang memiliki pelayanan yang baik sehingga diperlukan sebuah kinerja yang prima dari setiap pelaksana kegiatan.
Pelayanan publik dapat berubah menjadi pelayanan yang baik apabila dapat dilakukan dengan adanya budaya kerja pada organisasi tersebut.
masyarakat tentunya mengharapkan bahwa dalam pelayanan publik yang diberikan memiliki hal yang dapat memberikan informasi serta dalam pelaksanaannya menjadi mudah, dalam pelaksanaannya menjadi cepat serta dalam hal ketepatan dan terbuka kepada khalayak umum sehingga masyarakat menjadi nyaman dengan adanya pelayanan publik yang diberikan di UPT.
Sehingga ini adalah tantangan bagi Lapas Kelas IIB Kutacane dalam memberikan sebuah pelayanan publik yang baik.
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk mendukung adanya program reformasi birokasi tentunya tidak luput dari berbagai unsur yang ada yakni pemerintah juga turut serta dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien guna mewujudkan good governance dalam melakukan sebuah upaya peningkatan didalam pelayanan yang diberikan guna menjadikan para petugas Kemenkumham menjadi petugas yang bersih serta bebas dalam hal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berbagai macam persoalan yang terjadi dalam mewujudkannya yakni adanya penyalahgunaan wewenang, KKN, diskriminasi dan minimnya pengawasan yang berlangsung.
