Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA), Muhammad Nur. Foto: Istimewa
Banda Aceh, Acehinspirasi.com l Polemik terkait rencana lokasi pengolahan gas alam cair (LNG) dari temuan cadangan gas raksasa di Blok Andaman antara Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy terus menjadi perhatian publik. Situasi ini mengemuka setelah beredarnya surat Gubernur Aceh kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang meminta penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman.
Diketahui, Mubadala Energy berencana membangun fasilitas pengolahan gas menggunakan skema Floating Production Storage Offloading (FPSO) di lepas pantai. Sementara itu, Pemerintah Aceh menginginkan gas tersebut diolah di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan infrastruktur migas yang telah tersedia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
Menanggapi dinamika tersebut, Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA), Muhammad Nur, mendorong kedua pihak untuk mengedepankan dialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) demi memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan tanpa hambatan.
Menurutnya, perbedaan pandangan terkait pilihan fasilitas pengolahan gas seharusnya tidak menjadi penghalang bagi percepatan pengembangan salah satu cadangan gas terbesar yang ditemukan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
“Kita memahami Pemerintah Aceh memiliki kepentingan agar pengolahan gas dilakukan di darat melalui fasilitas OPF di KEK Arun. Langkah ini berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan energi, tumbuhnya industri turunan, hingga peningkatan investasi,” ujar Muhammad Nur kepada media ini melalui rilis yang dikirimkan melalui WhatsApp, Jumat (5/6/2026).
